Social Items

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Upacara Wisuda bagi Pegawai Kemenkumham yang memasuki masa Purnabakti. Upacara Wisuda ini merupakan penghargaan atas prestasi kinerja dan darmabakti para Pegawai selama mengabdi di Kementerian yang saat ini dinahkodai oleh Yasonna Laoly.

Dalam periode 1 September 2022 - 1 Agustus 2023 tercatat 1.288 Pegawai pensiun yang tersebar pada Unit Utama, Kantor Wilayah, hingga Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham.


Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan masa Purnabakti tidak berarti pengabdian kepada bangsa dan negara telah selesai pula. Ia menjelaskan identitas sebagai Pegawai Kemenkumham akan terus melekat meskipun telah Purnabakti. Sehingga para Wisudawan/Wisudawati Purnabakti agar tetap dapat memberikan kontribusi kepada Kemenkumham dengan cara yang berbeda.


“Saat berada di tengah masyarakat, Bapak/Ibu Wisudawan/Wisudawati akan mendapatkan informasi dan masukan mengenai pelayanan publik maupun sistem kerja Kemenkumham yang sedang berjalan. Masukan-masukan ini dapat menjadi kontribusi bagi Kemenkumham untuk berbenah diri sehingga menjadi lebih baik lagi,” ujarnya, Senin (07/08/2023) di Graha Pengayoman Kemenkumham.


Andap berharap Wisudawan/Wisudawati Purnabakti agar dapat dan terus menjaga nama baik dan kehormatan Kemenkumham. Menurutnya, setiap tindakan para pegawai purnabakti akan tetap diingat masyarakat sebagai bagian dari Kemenkumham.


“Kami titip nama baik dan kehormatan Kemenkumham kepada Bapak/Ibu Purnabakti. Meskipun sudah tidak aktif  lagi di Kemenkumham, namun masyarakat akan tetap mengingat Bapak/Ibu sebagai anggota Kemenkumham,” ungkap Andap.


Andap juga meminta para Pegawai Purnabakti untuk menjaga kesehatan dengan baik dan terus menjalin komunikasi dengan Pegawai yang masih aktif di Kemenkumham, baik itu melalui organisasi Purnabakti ataupun saluran komunikasi lainnya.


Kemenkumham sendiri telah mengukuhkan Pengurus Persatuan Purnabakti Pengayoman sejak tahun 2022 lalu. Organisasi ini menjadi wadah untuk mengakomodir kepentingan anggotanya, yaitu kesejahteraan dan kontribusi positif bagi Kemenkumham.

Wisuda Purnabakti Pengayoman, Sekjen Sebut Pengabdian Bagi Bangsa Belum Selesai

Jakarta – Prioritas penggunaan produk dalam negeri terus ditingkatkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keynote speech pada pembukaan Temu Bisnis Tahap VI, di JIExpo Jakarta, Kamis (03/08/2023). 


Secara khusus, Yasonna memaparkan komitmen Kemenkumham dalam mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo. 


“Kemenkumham sendiri konsisten berupaya mendukung kemajuan perekonomian nasional, yang mana salah satunya dengan langkah meningkatkan penggunaan Produk dalam Negeri (PDN),” papar Yasonna. 


Dalam forum Temu Bisnis Tahap IV ini, Kemenkumham menyediakan banyak layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP). 


“Dalam kegiatan ini kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran Produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Coaching Clinic bidang Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan Hak Asasi Manusia,” papar Yasonna.


"Kemudian coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM)," imbuhnya lagi. 


Temu Bisnis Tahap IV merupakan kegiatan kolaborasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyelenggarakan Temu Bisnis Tahap VI, yang terintegrasi dengan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF). 

Berlangsung selama tiga hari sejak Kamis (3/8/2023) hingga Sabtu (5/8/2023), kegiatan ini merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Yasonna Laoly: Pemerintah Komitmen Dukung Produk Dalam Negeri

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023 hingga Sabtu 5 Agustus 2023. Temu Bisnis ini mempertemukan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sekaligus juga mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.


Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 ini merupakan bentuk dukungan Kemenkumham terhadap penggunaan PDN di lingkungan kementerian/lembaga negara, dan juga sebagai implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022, yang mendorong Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN dan BUMD) untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam proses Pengadaan Barang dan Jasanya.


“Temu Bisnis Tahap VI merupakan salah satu bentuk komitmen Kemenkumham menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 untuk mendorong penggunaan PDN pada Kementerian/Lembaga Negara.” ucap Andap saat menghadiri  pembukaan Temu Bisnis Tahap VI, Jakarta, Kamis (03/08/2023).


Sekjen Kemenkumham berharap, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI kali ini, dapat meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam belanja pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMN.


“Dengan meningkatnya penggunaan PDN di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara, ekonomi Indonesia diharapkan dapat semakin meningkat lagi,” kata Andap. 


Mengusung tema Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa, lanjut Sekjen Kemenkumham, Temu Bisnis Tahap VI juga akan menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham, antara lain layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral Kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM. 


“Kemenkumham juga akan memberikan layanan pembuatan Paspor Merdeka. Rencanya Ditjen Imigrasi akan memfasilitasi pembuatan 3000 paspor dalam 3 hari,” tutur Andap.  


Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 rencananya akan terintegrasi dengan penyelenggaraan Indonesia Catalogue Expo and Forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).


Sebagai informasi, Kemenkumham telah menyelenggarakan e-katalog sektoral untuk 11 etalase yang seluruhnya merupakan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkumham. Khusus untuk etalase Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya, minimal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 25 persen.


Selain itu, Kemenkumham juga memberikan kemudahan bagi UMKM dalam pendirian perseroan perorangan, sehingga dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Pelaku UMKM juga dapat melakukan pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM dengan lebih mudah dan terjangkau.


“Mari kita menjadi Pahlawan di Negeri Sendiri dengan berbelanja Produk Dalam Negeri,” tandas Andap.

Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian/Lembaga Negara, Kemenkumham dan Kemenkeu Selenggarakan Temu Bisnis Tahap VI Tahun 2023

Bangko - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun melalui Sub Bagian Tata Usaha kembali menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bangko, bidang pengelola keuangan negara, yakni Satuan Kerja (Satker) Terbaik I dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Pagu Anggaran Sedang Semester I Tahun Anggaran 2023. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Syahrul Alamsyah selaku Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bangko kepada Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Sarolangun, Mahfudin, di sela-sela kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bulan Juli 2023, Penyampaian Peringkat IKPA Semester I Tahun 2023, dan Sosialisasi Digitalisasi Pembayaran oleh KPPN Bangko yang diselenggarakan KPPN Bangko, Kamis (24/2). 


Dalam kesempatan tersebut Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Sarolangun, Mahfudin juga menjadi narasumber dalam rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bulan Juli 2023. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, hingga kualitas hasil pelaksanaan anggaran.


Dikonfirmasi di tempat terpisah, Kepala Lapas Sarolangun, Irwan, bersyukur dengan capaian prestisius yang diraih Lapas Sarolangun untuk kesekian kalinya. "Alhamdulillah, kami dapat penghargaan peringkat I lagi. Ini menjadi motivasi, khususnya jajaran pengelola keuangan, untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas. Semoga di tahun berikutnya kami dapat mempertahankan dan bisa lebih baik lagi,” harap Irwan. 


Sebelumnya, Kepala KPPN Bangko, Syahrul Alamsyah, mengatakan untuk menjaga koordinasi antar satker agar tetap semakin baik ke depannya dan sebagai evaluasi bagi KPPN Bangko untuk lebih baik dalam memberikan pelayanan, salah satu caranya adalah melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran ini. "Harapan kami bapak/ibu semua yang hadir di sini selalu menjaga konsistensi dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu,” pesannya. 


Sementara itu Kasubbag Tata Usaha Hariyadi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPPN Bangko yang telah memberikan pelayanan prima dimana proses pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang mudah untuk diimplementasikan, salah satunya aplikasi e-SPM. "Untuk pelayanan pengelolaan keuangan negara selanjutnya diharapkan terus ditingkatkan, salah satunya adalah realisasi full modul aplikasi SAKTI,” imbuh Hariyadi.

Kembali, Lapas Kelas IIB Sarolangun Sabet Penghargaan IKPA Terbaik 1 Kategori Pagu Sedang dari KPPN Bangko

Inggris - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mempromosikan kebebasan beragama Indonesia di hadapan anggota Parlemen Inggris, Fiona Bruce. Ia mengatakan pemerintah Indonesia memberikan pelindungan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama.


Yasonna menjelaskan Indonesia merupakan negara Muslim terbesar, sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam suasana keberagaman ini, pemerintah hadir memberikan kepastian hukum atas hak kebebasan pribadi masyarakat Indonesia.


“Indonesia merupakan negara Muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang terus mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama,” kata Yasonna dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dengan Fiona Bruce di Inggris.


Kebebasan beragama di Indonesia dijamin dan diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (1) dan pasal 29 ayat (2). Selain itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu hak atas kebebasan pribadi dalam pasal 22 ayat (1) dan (2).


Yasonna menjelaskan kepada Bruce, selain Islam ada juga banyak agama lain di Indonesia dimana ummatnya hidup berdampingan secara damai bahkan saling menjaga ketika masing-masing merayakan hari besarnya. Kondisi seperti itu bisa terjadi karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Pancasila, lanjut Yasonna, mampu menjadi payung yang menaungi beragam agama, kultur dan etnis di Indonesia sehingga masyarakatnya menghargai keberagaman dan toleran antar sesama.


"Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, yang menghargai kebhinekaan, kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjaga persatuan Indonesia," kata Yasonna di hadapan Bruce, Senin malam (24/07/2023) waktu setempat.


“Pancasila mengajarkan pada kami untuk bebas tetapi bertanggungjawab. Yakin pada kebenaran keyakinannya masing-masing, tetapi menghormati keyakinan orang lain sehingga masyarakat hidup dalam harmoni, berbeda tetapi satu sebagaimana semboyan kami, Bhineka Tunggal Ika,” terangnya lebih lanjut.


Yasonna berharap pemerintah Indonesia dan Inggris dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama, tidak hanya secara nasional tetapi pada level global. Ini mengingat Bruce merupakan utusan khusus Perdana Menteri Inggris untuk Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, serta ketua Aliansi Internasional  Kebebasan Beragama atau Kepercayaan.


“Indonesia mengharapkan dukungan dan saran dari Madam Bruce mengenai bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama secara global dan nasional dalam masyarakat kita yang beragam,” ujarnya.


Bruce sendiri menuturkan bahwa masyarakat internasional telah mengakui kemampuan Indonesia dalam melindungi kebebasan beragama meskipun mengalami berbagai tantangan dalam kondisi masyarakat yang majemuk. Untuk itu, Indonesia dipandang memiliki peran sentral terkait isu hak asasi manusia dalam konteks nasional dan global. Bruce berharap kerjasama Indonesia dan parlemen Inggris di bidang kebebasan beragama semakin meningkat.


Salah satu langkah kerja sama Indonesia dan parlemen Inggris adalah diadakannya Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 13-14 November 2023 mendatang. Konferensi diselenggarakan oleh Kemenkumham bersama Institut Leimena, Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama di Brigham Young University Law School, dan Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama yang berbasis di Amerika Serikat. Bruce sendiri telah mengonfirmasi kepastian untuk hadir sebagai salah satu pembicara dengan topik "Human Dignity and the Rule of Law: Global and Regional Outlook". 

Menkumham Promosikan Kebebasan Beragama Indonesia di Hadapan Anggota Parlemen Inggris

Swiss - Berita mengembirakan datang dari Jenewa, Swiss. Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi barang dan jasa khas atau tradisional Indonesia untuk didaftarkan sebagai merek internasional. 


Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto, Senin (10/07/2023).


“Saya mendapat informasi yang menggembirakan dari Pak Menteri yang saat ini mengikuti sidang WIPO di Jenewa, Swiss, bahwa produk-produk tradisional anak bangsa Indonesia bisa menjadi merek internasional,” papar Andap dari kantornya kawasan Kuningan, Jakarta.


Hal itu, menurut Andap, dimungkinkan karena adanya aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa. 


Nice Agreement merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang klasifikasi internasional terhadap barang dan jasa dengan tujuan pendaftaran merek. Sementara aksesi adalah tindakan pemerintah Indonesia untuk terikat menjadi pihak dalam perjanjian internasional ini, sehingga memudahkan pendaftaran merek tradisional Indonesia di level internasional. 


Andap menjelaskan langkah dan upaya yang telah dilakukan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam meloloskan upaya tersebut. Yasonna melakukan diplomasi dengan Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO), Daren Tang di kantor pusat WIPO, Jenewa Jumat waktu setempat (07/07/2023)


“Sewaktu di Jenewa  Bapak Menteri berkesempatan mendatangi Direktur Jenderal WIPO, Daren Tang di kantornya Jumat waktu setempat kemaren. Dalam pertemuan bilateral itu, Bapak menyerahkan instrumen aksesi Nice Agreement,” ungkapnya. 


"Melalui Nice Agreement maka Indonesia dapat memasukkan daftar barang dan jasa yang bersifat khas atau tradisional Indonesia, seperti jamu, gentong, dan batik maupun produk tradisional lainnya ke dalam Daftar Barang dan Jasa yang diatur dalam Nice Agreement," lanjutnya. 


Aksesi Nice Agreement ini akan mendorong promosi nama-nama khas dan tradisional Indonesia, serta memudahkan penentuan kelas barang dalam pendaftaran merek secara nasional hingga internasional melalui Madrid Protocol, yang sudah diaksesi pula oleh Indonesia. 


"Dengan aksesi ini, Indonesia akan meningkatkan sistem merek nasional untuk memenuhi standar internasional dalam pendaftaran merek," pungkasnya.

Keren, Produk Tradisional Khas Indonesia Bisa Jadi Merek Internasional


Jum'at (23/06/2023 ) Conblock adalah bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen, pasir dan air yang dibentuk degan menggunakan alat cetak khusus. Conblock tersebut biasanya digunakan sebagai lantai halaman maupun jalan yang pemasangannya tanpa menggunakan bahan perekat lagi,. 


Pembuatan Condblock Bukan Hal Yang Baru Dilapas Sarolangun, Sebab Diakhir Tahun 2021 Produksi Sudah Berlangsung, Kegiatan Ini Merupakan Tindak Lanjut Dari Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Bersertifikat Yang Telah Dilaksanakan, Jadi Selain Memproduksi Warga Binaan Yang Bekerja Juga Telah Memiliki Sertifikasi Dan Merupakan Orang – Orang Terlatih Di Bidang Conblok Khususnya.

 

Kalapas Sarolangun Melalui Kasubsi Bimbingan Kerja Mengatakan Kegiatan Ini Dilaksanakan Karena Memang Ada Permintaan Yang Diterima, Dan Kami Sanggupi Dan Sekarang Kami Memulai Produksi,  Selama Ini Kami Terima Sesuai Pesananan, Karena Untuk Produksi berkelanjutan itu sulit, selain memerlukan biaya yang besar juga memerlukan tempat yang luas, Karena Bengkel Kerja Kita Tidak Mempunyai Lahan Yang Luas Maka Kami Terima Sesuai Pesanan.

 

Sebanyak 18 orang warga binaan setiap harinya siap untuk memproduksi Conblok, diawasi oleh petugas, Pembuatan Conblok Oleh Warga Binaan Ini Menekankan Kualitas Hasil Maka Untuk Mendapatkan Hasil Yang Optimal Tentu Komposisi Bahan Yang Digunakan Harus Sesuai,. 

 

Kegiatan ini tentu selain memberikan bekal keterampilan yang harus dimiliki oleh Narapidana sebagai modal untuk menjadi manusia yang produktif dikemudian hari, ini juga menjadi pemsukan sendiri untuk mereka dimana hasil penjualan nanti meraka akan menerima premi yang telah diatur keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 tahun 1990 tentang dana Penunjang Pembinaan narapidana dan insentif karya Narapidana.


Terima Pesanan Pembuatan Conblock " Kasubsi Bimker " Kita Utamakan Kualitas

Sarolangun - Dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023, jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi hari ini Kamis (1/6) menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dengan mengambil tempat di lapangan dalam Lapas.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023 ini mengusung tema "Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global", Kalapas Sarolangun Irwan tampil sebagai Inspektur Upacara. Dengan mengenakan seragam adat Indonesia, upacara berlangsung secara khitmad. Seluruh pegawai Lapas Sarolangun tampil modis dengan seragam adatnya masing - masing.


Kalapas Sarolangun pada saat membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh anak bangsa dimanapun berada untuk bersama - sama membumikan nilai - nilai Pancasila dalam kehidupan sehari - hari, baik dalam bermasyarakat dan bernegara.


Disamping itu selaras sambutan Presiden, Kalapas menambahkan bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa yang harus dijaga dengan baik dan diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara terlebih sebagai aparatur sipil negara tentu saja pengamalan Pancasila dalam kinerja sehari-hari menjadi bagian yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.


“Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila ini, kita semua berharap semoga semakin memperteguh nilai - nilai luhur Pancasila dan menjadi acuan dalam menjalani kehidupan bernegara di Indonesia,” pungkas Irwan.









Peringati Harlah Pancasila Kalapas Sarolangun Ingatkan Jajaran Untuk Implementasikan Nilai-nilai Pancasila

Hari ini kamis 25/05/2023, Ketua Koperasi Jasa Pengayoman Beserta Subseksi Bimbingan Kerja Lapas sarolangun secara resmi melaksanakan penandatangan Perjanjian Kerjasama dalam rangka pengembangan usaha Kegiatan Kemandirian yang disaksikan langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun diruang kerjanya.

 

Adapun poin – poin dalam kerjasama ini meliputi bidang pengembangan unit usaha dilapas, diantaranya : Cucian, loundry yang nantinya kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung kegiatan kemandirian bagi warga binaan, kegiatan ini dikelola secara bersama sama antara subseksi bimbingan kerja selaku penanggung jawab kegiatan kemandirian dan Ketua Koperasi.

 

Kalapas sarolangun menegaskan bahwa kerjasama ini diibaratkan sebuah pepatah “sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui”, kerjasama ini saling melengkapi dimana proses Pembinaan Kemandirian berjalan, dan Koperasi dapat tambahan pelayanan usaha dalam meningkatkan keadaan ekonomi dalam usahanya, ini bisa berjalan bagus tentu dengan sinergiatas kedua belah pihak.

 

Penandatanganan mou ini semakin mempertegas bahwa Koperasi Lapas Sarolangun adalah milik seluruh Pegawai, karena atas persetujuan seluruh anggota Koperasi kegiatan ini dapat terlaksana,.

 


Dukung Kegiatan Kemandirian Koperasi Jasa Pengayom Dan Kepala Subseksi Bimbingan Kerja Jalin Kerjasama

Sarolangun - Layanan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi salah satu prioritas Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun. Bukti nyatanya, Dapur Lapas Sarolangun telah berhasil mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga Gol B dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun pada kamis 3 September 2020 atau sekitar 3 tahun yang lalu.

Demi memastikan bahwa Dapur Lapas Sarolangun masih layak dan sanggup menyelenggarakan jasa boga yang berkualitas dan higienis, hari ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Irwan, menerima kedatangan tim penilai dan pemeriksa dari Dinkes kabupaten Sarolangun.


Kedatangan tim dari Dinkes ini tidak lain adalah untuk memeriksa dan menilai kembali penyelenggaraan layanan makanan di dapur Lapas Sarolangun, apakah sesuai standart Kementerian Kesehatan sehingga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boganya bukan sekedar pajangan belaka.


Kalapas Sarolangun mengungkapkan bahwasanya kebersihan dapur menjadi prioritas dan sangat penting. “Warga binaan perlu makanan yang bergizi dan bersih. tentunya sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga menjadi bukti bahwa Lapas Sarolangun benar-benar memberikan pelayanan bahan makanan yang sesuai dengan standar dan mutu yang telah ditetapkan,” ujar Irwan.


Selain itu, Kasi Binadik dan Giatja Jonerwan mengatakan bahwa hal ini dapat terealisasi karena adanya koordinasi dan jalinan kerjasama yang baik antara Lapas dan Dinas Kesehatan Sarolangun.


“Ini merupakan hasil sinergi yang baik antara Lapas Sarolangun dan Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun mulai saat berkoordinasi sampailah mendapat sertifikat. Kami sangat berterima kasih kepada Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun. Kami akan berkomitmen dan terus mempertahankan Kelaikan Hiegine Sanitasi Jasa Boga” Ungkap Joner.


Selenggarakan Layanan Makanan Berkualitas Bagi WBP, Lapas Sarolangun Gandeng Dinkes

Langganan: Postingan (Atom)

Langganan Berita via Email