Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kemenkumham juga ikut melaksanakan Silaturahmi Sesepuh yang dilaksanakan, Selasa (15/8).
Ada beberapa rumah sesepuh yang didatangi oleh petugas Lapas Sarolangun, Selain bersilaturahmi petugas Lapas Sarolangun juga memberikan beberapa bingkisan sekaligus mengundang para Sesepuh untuk dapat hadir saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemenkumham ke - 78 tanggal 19 Agustus nanti.
Dalam pelaksanaan Skirining TBC bagi Warga Binaan ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS.6-PK.06.07-710 perihal Skrining TBC dengan intervensi Ronsen dada dimana sebanyak 200 orang Warga Binaan melakukan mobile rontgen. Turut hadir mendampingi Tim Vendor X-Ray Tirta Medical Center dari dinas kesehatan provinsi Jambi dan dinas kesehatan kabupaten Sarolangun.
Sebelumnya dilakukan Chest X-Ray WBP terlebih dahulu di skrinning gejala awal terhadap 400 orang WBP yang meliputi : pemeriksaan TB dan BB serta wawancara gejala TB. Dilanjutkan dengan skrining Chest X-Ray (Mobiel Rontgen) oleh Tim Vendor X-Ray Tirta Medical Center (TMC) yang didampingi oleh jajaran petugas kesehatan dari Lapas Kelas IIB Sarolangun. Pengambilan sample TCM dilaksanakan di laboratorium mobile milik vendor, selanjutnya sample dahak sebanyak 200 pot dahak dikirim ke Laboratorium RSUD Sarolangun.
Kalapas Sarolangun, Irwan menyampaikan bahwasannya kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kemenkumham dalam hal ini DitjenPAS dengan Kemenkes RI sebagai deteksi dini untuk mengatasi penularan TBC khususnya pada Warga Binaan di Lapas.
“Melalui kegiatan skrining ini dapat mengoptimalkan angka penemuan kasus TBC secara aktif dan masif pada kelompok komunal yang berisiko tinggi atau rentan terhadap penularan atau penyebaran di dalam komunitas khususnya Lapas sehingga penemuan dini dan pengendalian infeksi serta penularan dapat dicegah.”, Tutur Irwan.
Wisuda penganugerahan dilakukan bersamaan dalam peringatan Dies Natalis ke-59 Unesa, Senin (14/08/2023).
"Alhamdulillah, gelar ini merupakan sebuah kepercayaan, kehormatan dan kesempatan yang diberikan oleh Unesa bagi saya. Tetapi selain itu, gelar kehormatan ini juga merupakan sebuah tantangan bagi saya untuk terus melakukan pengabdian dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara," ucap andap usai acara wisuda.
Bersama Andap, gelar doktor kehormatan juga diberikan kepada Anang Revandoko, Dankor Brimob. Ini berarti, dalam sejarahnya dari sejak berdiri hingga saat ini, Unesa baru memberikan gelar doktor kehormatan pada tiga orang saja.
Andap mendapatkan gelar doktor kehormatan atas jasanya dalam mengembangkan bidang ilmu teknologi kinerja untuk mendukung penerapan tata nilai organisasi.
Dalam Orasi Ilmiahnya, Andap menjelaskan Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan sebuah organisasi. Tanpa pegawai yang berkualitas, sistem organisasi tidak akan berjalan dengan optimal. Untuk itu, dibutuhkan Tata Nilai untuk memberdayakan Pegawai yang ada.
"Sebagus apapun sistem yang dibangun, namun apabila SDM tidak kompeten maka sistem tersebut tidak akan bisa dijalankan dengan baik," ujarnya saat memberikan Orasi Ilmiah di Graha Unesa Surabaya.
Tata nilai yang diterapkan oleh Kemenkumham adalah PASTI, yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.
Andap menilai tata nilai yang digagas oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ini memainkan peran penting dalam menyatukan gerak langkah jajaran Kemenkumham yang jumlahnya relatif sangat besar. Saat ini Kemenkumham memiliki 881 satuan kerja dengan jumlah pegawai 64.646 orang.
"Kemenkumham membutuhkan Tata Nilai yang menyatukan gerak langkah pegawai yang jumlahnya besar, sehingga semuanya tetap 'on the track' dalam mencapai visi misi dan target-target kinerja yang telah ditetapkan," tuturnya.
Perwira tinggi Polri kelahiran 1966 ini mengatakan Kemenkumham bersifat heterogen karena memiliki tugas dan fungsi yang beragam. Dalam kondisi ini, Andap menargetkan empat hal yang perlu dioptimalkan oleh Kemenkumham yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi akuntabilitas kinerja, peningkatan kompetensi SDM, dan peningkatan kepercayaan publik.
"Melihat kondisi Kemenkumham yang heterogen, diperlukan internalisasi secara intens dan berkelanjutan Tata Nilai PASTI sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan publik, meningkatkan kompetensi SDM dan akuntabilitas kinerja, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat," kata Andap.
Andap berharap seluruh Pegawai Kemenkumham dapat menerapkan Tata Nilai PASTI ketika melaksanakan tugas dan fungsi mereka sehingga mewujudkan birokrasi yang berintegritas. Selain itu, Tata Nilai ini akan membentuk Pegawai yang visioner, profesional, cakap teknologi, dan berjiwa melayani.
Wisuda penganugerahan Doktor Honoris Causa Unesa dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM yang sekaligus memberikan sambutan. Turut hadir pula Wakil Menteri Hukum dan HAM, para Pimpinan Tinggi, Pejabat Utama serta perwakilan pegawai Kemenkumham dan anggota dari jajaran Polri.
Penggeledahan tersebut dilakukan oleh Tim Satops Patnal yang dipimpin langsung oleh Kalapas Sarolangun Irwan, razia kali ini difokuskan kepada 2 blok hunian Warga Binaan yaitu Blok Andalas dan Blok Borneo, Seluruh petugas Lapas Sarolangun dibagi menjadi 2 tim untuk melakukan penggeledahan di blok yang dituju. Seperti biasanya, Razia dan Penggeledahan menyasar kepada barang-barang terlarang atau barang-barang yang dapat disalahgunakan seperti; senjata tajam, handphone, narkoba, dan lain sebagainya.
Selama dilakukan penggeledahan di kamar hunian, Petugas sangat berhati hati dan teliti mengecek setiap sudut ruangan kama hunian Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain teliti mengecek ruangan, Petugas juga melakukan penggeledahan terhadap badan Warga Binaan yang akan memasuki kamar setelah selesai dicek oleh petugas.
Usai selesai dilaksanakan razia, Petugas tidak menemukan adanya barang berbahaya seperti senjata tajam, handphone, dan Narkoba. Petugas hanya menemukan benda yang dapat disalah gunakan seperti korek api, bahan-bahan terbuat dari besi, kaca dan lain-lain.
Sementara itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun Kanwil Kemenkumham Jambi Irwan pada apel pembukaan kembali mengingatkan agar Jajaran pengamanan selalu waspada terhadap segala kemungkinan dan juga menerapkan deteksi dini terhadap keamanan dan ketertiban.
“Saya minta kepada Jajaran pengamanan agar selalu waspada dan juga terapkan deteksi dini keamanan dan ketertiban supaya aman semuanya, tetap bersikap sopan dan santun mengedepan dialog namun tetap bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran tata tertib,” tegas Irwan.
Kalapas Sarolangun Irwan mengatakan bahwa pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam menumbuhkan pembangunan nasional. Guna mencapai titik tersebut tentunya harus dilakukan berbagai upaya secara menyeluruh, terintegrasi, serta bersinergi dengan instansi yang ada. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong koperasi untuk meningkatkan kapasitas dan perannya melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia salah satunya melalui pelatihan ini.
“Semoga nanti ketua KJP Lapas Sarolangun dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan menimba ilmu dan keterampilan dari para narasumber agar selesai pelatihan ini dapat mengimplementasikannya di koperasi internal pegawai Lapas Sarolangun,” ujar Irwan.
Sementara itu Ketua Koperasi Jasa Pengayoman Lapas Sarolangun dikonfirmasi mengatakan bahwa banyak materi penting dan menarik yang disampaikan oleh para narasumber terutama terkait manajemen, pengawasan, modernisasi, serta digitalisasi koperasi. “Alhumdulillah pelatihan ini lebih memantapkan koperasi Lapas Sarolangun terutama badan pengurus untuk terus mengembangkan digitalisasi yang satu tahun terakhir sudah diterapkan,” imbuh Mahfud.
"Perdagangan orang yang terkait dengan penipuan online telah menjadi masalah besar. Untuk itu saya mengajak para pebisnis muda untuk bersama-sama pemerintah memerangi perdagangan orang," ujar Yasonna di hadapan para peserta GABF yang merupakan young technopreneurs.
Lebih lanjut Menkumham menyampaikan, banyakmya praktek bisnis yang tidak etis mendorong indonesia untuk membentuk gugus tugas dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia.
"Di tingkat bilateral kami telah melakukan banyak perjanjian dengan negara-negara asing tentang bantuan timbal balik, ekstradisi, dan kerja sama hukum," lanjutnya.
Di akhir sambutannya, Menkumham menyampaikan pentingnya penggunaan teknologi untuk mencegah kejahatan transnasional. Di sisi lain, teknologi canggih membuat kejahatan transnasional meningkat karena penjangkauannya global. Indonesia juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor asing, di dukung oleh reformasi hukum untuk meningkatkan kemudahan Berbisnis di Indonesia.
"Kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi canggih untuk menangkal kejahatan transnasional. Mempromosikan kerja sama melalui teknologi digital, dan platform media sosial untuk memerangi perdagangan manusia adalah cara yang efektif. Kita harus menetapkan alat dan pedoman praktis serta berbagi praktik terbaik di bawah keterlibatan GABF dengan pemangku kepentingan lainnya," tandas Yasonna.
Government and Business Forum merupakan forum bersama yang diinisiasi oleh Australia dan Indonesia, yang berawal dari timbulnya banyak kasus perdagangan orang, dimana sektor swasta memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Turut hadir dalam kegiatan GABF kali ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno.L.P. Marsudi, (Co-Chair Bali Proses RI), Menlu Australia Penny Wong (Co-chair Bali Proses Australia) yang hadir secara daring, Garibaldi Thohir (Co-chair GABF RI), Andrew Forest (Co-chair GABF Australia), pelaku bisnis, perwakilan kementerian/lembaga, aktifis, selebriti dan beberapa perwakilan negara anggota.
Langganan Berita via Email
